IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan unit ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
Agus’s confirmation because of the protection Fee will very likely be rubber stamped in a Dwelling plenary Assembly future 7 days. And once the President installs him, He'll switch outgoing commander Adm. Yudo Margono, who'll retire later this month.
The following articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted just for the first report.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Jika kemudian dalam penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan ada unsur kesengajaan sehingga merugikan keuangan negara, dapat dipastikan bahwa itu adalah tindak pidana korupsi.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
Biografi ini memerlukan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah untuk menambahkan referensi atau sumber tepercaya. Materi kontroversial atau trivial yang sumbernya tidak memadai atau tidak bisa dipercaya harus segera dihapus, khususnya jika berpotensi memfitnah.
Dia mengaku dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan mengenai proyeksi ke depan jika memimpin lembaga antirasuah itu.
As IDI’s Board prepares for its Assembly on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a couple of questions on governance and what it means to become a fresh member in the Board.
Terlepas dari hal tersebut, aktifnya Pramono berkomunikasi dengan mantan gubernur Jakarta juga dia jadikan sebagai bekal menghadapi debat perdana esok hari.
At their wedding ceremony, they utilised Javanese customs which have been laden with military nuance by finishing up the Pora Sword tradition.
”Ini ada yang janggal karena coba menutupi atau menghilangkan tindak pidana korupsi di kasus Jiwasraya. Padahal, sudah jelas ada putusan pengadilan sebelumnya. Kejaksaan justru harus mendalami apa motif dibalik audit yang berbeda itu,” kata Fickar.
Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan more info jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp sixteen,eight triliun.
Your browser is out of date, and is probably not compatible with our Web site. An index of the most well-liked World-wide-web browsers are available down below.